Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mendorong penguatan ideologi Pancasila agar menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, di tengah persaingan geopolitik, perkembangan teknologi digital, dan pengaruh ideologi global, Indonesia membutuhkan ketahanan ideologi yang semakin kokoh.
Bamsoet menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam setiap pembangunan demi menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo, yang memprioritaskan penguatan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai agenda nasional.
“Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Penguatan Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang diwujudkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Pleno V Wantimpres di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam rapat tersebut hadir pula Ketua Wantimpres Pratikno, Wakil Ketua Hatta Rajasa, Sekretaris M. Qodari, serta sejumlah anggota Wantimpres lainnya. Keberagaman masyarakat Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa dari sekitar 1.340 kelompok suku, menurut Bamsoet, merupakan kekuatan besar yang direkatkan oleh Pancasila.
Bamsoet menyoroti tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, seperti penyebaran disinformasi, polarisasi sosial, dan masuknya paham ekstrem melalui ruang digital. Data dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2026 menunjukkan sekitar 235,26 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet.
Besarnya jumlah pengguna internet ini perlu dimanfaatkan pemerintah untuk memperluas pendidikan kebangsaan. Pendekatan yang digunakan harus kreatif dan dekat dengan generasi muda, memanfaatkan media sosial dan teknologi digital. “Anak muda harus mengenal Pancasila melalui cara yang sesuai dengan zamannya. Gunakan teknologi, media sosial, dan kegiatan kreatif agar mereka bangga sekaligus memahami tanggung jawab menjaga Indonesia,” kata Bamsoet.
Ia menekankan bahwa penguatan ideologi Pancasila perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri dapat menggerakkan pemerintah daerah hingga tingkat desa, sementara kementerian yang membidangi pendidikan diharapkan memperkuat pembentukan karakter kebangsaan di sekolah dan perguruan tinggi.
Kementerian Komunikasi dan Digital diharapkan dapat memperluas literasi digital sekaligus menangkal penyebaran informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat keteladanan aparatur negara melalui pelayanan publik yang bersih, penegakan hukum yang adil, serta kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Penguatan Pancasila harus dimulai dari penyelenggara negara. Ketika pejabat memberi teladan, hukum ditegakkan secara adil, dan pelayanan publik semakin baik, rakyat akan semakin percaya kepada negara,” tegas Bamsoet.
Bamsoet juga mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan nasional penguatan ideologi Pancasila yang terintegrasi dengan agenda pembangunan Presiden Prabowo. Program ini harus memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas, mencakup pendidikan karakter, pelatihan guru, pembinaan aparatur, penguatan toleransi, hingga gerakan gotong royong di masyarakat.
Penguatan ideologi perlu berjalan seiring dengan program pemerataan pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan. Hal ini agar masyarakat merasakan hubungan langsung antara nilai-nilai Pancasila dan manfaat pembangunan yang dijalankan pemerintah.
“Cara terbaik memperkuat Pancasila adalah menghadirkan keadilan sosial. Ketika ekonomi rakyat tumbuh, pendidikan semakin merata, dan kesejahteraan meningkat, rasa memiliki terhadap bangsa akan semakin kuat,” jelas Bamsoet.
Lebih lanjut, penguatan ketahanan ideologi juga penting untuk menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama antarlembaga dalam meningkatkan literasi digital, mencegah ekstremisme, memperluas dialog lintas agama dan budaya, serta membangun kesadaran kebangsaan dengan tetap menghormati hak konstitusional warga negara.
Evaluasi berkala terhadap keberhasilan program ini penting, dengan indikator seperti tingkat toleransi, penurunan konflik sosial, peningkatan kepercayaan publik, dan pemerataan manfaat pembangunan. Seluruh langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan sejahtera.
“Pancasila harus menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh potensi bangsa untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo. Negara yang kuat lahir dari rakyat yang bersatu, hukum yang adil, dan kesejahteraan yang dirasakan bersama,” imbuhnya.
Komentar