Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan pencapaian signifikan melalui program Perlinsos Digital. Hingga kini, tercatat sebanyak 1.055.776 agen Perlinsos Digital telah berperan aktif dalam membantu sekitar 18.213.466 keluarga untuk mengakses pendataan bantuan sosial yang berbasis pada Digital Publik Infrastructure (DPI).
Angka ini mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Diharapkan, dengan data yang lebih akurat, program bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Per hari ini sudah ada 1.055.776 agen Perlinsos yang telah membantu lebih dari 18 juta keluarga masuk ke dalam layanan Perlinsos Digital. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat umum yang telah turut serta menjadi relawan sebagai agen Perlinsos,” ujar Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya pada Kamis (5/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat konferensi pers yang digelar di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada hari yang sama.
Gus Ipul merinci bahwa agen Perlinsos berasal dari beragam latar belakang dan profesi. Unsur yang terlibat meliputi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah, perangkat desa dan kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinkamtibmas, Babinsa, pendamping desa, kader dasawisma, pengurus RT/RW, operator data desa, kepala desa, hingga petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, keterlibatan juga datang dari pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial, pendamping rehabilitasi sosial, penyuluh keluarga berencana, penyuluh pertanian, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Menurut Gus Ipul, kolaborasi dari berbagai unsur ini sangat krusial untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir. Data yang valid ini menjadi salah satu pondasi utama pemerintah dalam menyalurkan program perlindungan sosial.
“Data yang lebih akurat dan real time, data yang bisa dijadikan pedoman untuk memberikan perlindungan sosial. Dengan begitu, diharapkan bantuan-bantuan pemerintah makin tepat sasaran diterima oleh mereka yang berhak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan inisiatif pemerintah untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui sistem ini, profil penerima manfaat tidak lagi hanya mengandalkan identitas nama dan alamat. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah (face recognition) melalui teknologi biometrik.
Ia juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti pada tahap pendaftaran dan pengusulan data. Masyarakat diberikan ruang untuk memberikan koreksi maupun sanggahan terhadap data yang ada. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong agar data pemerintah dapat dikoreksi oleh masyarakat.
“Ini seiring arahan Bapak Presiden Prabowo agar data kita bisa dibuka dan dikoreksi masyarakat. Jika sekarang ada perdebatan soal data di medsos atau di berbagai forum, itu salah satu sebabnya karena memang kita membuka data ke masyarakat luas agar bisa dikoreksi,” jelas Gus Ipul.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menekankan bahwa agen Perlinsos Digital tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Bahkan, Menteri Sosial sekalipun tidak dapat secara langsung menetapkan seseorang sebagai penerima bantuan. Penentuan kelayakan sepenuhnya diserahkan kepada sistem yang mengolah dan memadankan berbagai data pemerintah.
“Jadi siapapun tidak bisa menentukan seseorang keluarga mendapatkan bantuan, termasuk Menteri Sosial sekalipun juga tidak bisa menjadi pihak yang menentukan seseorang memperoleh bantuan atau tidak. Tetapi nanti yang akan menjawab adalah sistem,” tegas Gus Ipul.
Sistem Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari berbagai sumber pemerintah. Ini mencakup data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), PT PLN, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta kementerian dan lembaga lainnya.
Integrasi ini memungkinkan pemerintah melakukan pemadanan data berdasarkan berbagai indikator, seperti kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, penggunaan listrik, hingga kepemilikan atau keterlibatan dalam pendirian perusahaan yang tercatat di Kementerian Hukum.
“Ini adalah satu kemajuan yang luar biasa yang dicapai oleh pemerintahan di bawah Kepemilikan Pak Presiden Prabowo untuk supaya kita bersama-sama menghadirkan data yang lebih akurat,” pungkasnya.
Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Ishaq Zubaedi Raqib, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Media dan Komunikasi Publik, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto.
Komentar