JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membeberkan strategi pemerintah untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Dalam program ‘Senator Menyapa 2026’ yang bertema ‘Dua Dasawarsa DPD RI Mengawal Daerah’ yang disiarkan CNN Indonesia, Kamis (5/11/2026), Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyatakan bahwa saat ini hampir seluruh kebutuhan pangan Indonesia masih mengandalkan impor.
Ia mencontohkan angka impor yang signifikan, seperti 4,5 juta ton beras dan 13 juta ton gandum pada tahun 2024. Zulhas menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai simbol kehormatan bangsa dan kesejahteraan bagi jutaan petani, nelayan, dan peternak Indonesia.
“Oleh karena itu kebijakan utama pasti kita harus swasembada. Karena swasembada itu adalah kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan kita. Kehormatan saudara-saudara, kehormatan petani, nelayan, peternak Indonesia yang jumlahnya hampir 100 juta orang lebih,” kata Zulhas.
Zulhas memaparkan tiga strategi utama yang dijalankan pemerintah. Pertama adalah penyederhanaan regulasi yang dinilai menghambat. Ia mencontohkan kasus pupuk, di mana dari 145 aturan yang ada, berhasil dipangkas menjadi hanya tiga aturan saja setelah melalui rapat intensif. Kebijakan ini dipercepat dengan keluarnya peraturan presiden (perpres).
“Kita merubah kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang menghambat,” jelas Zulhas. Ia menambahkan, “Saya rapat tiga kali, ya kita rubah aturan itu menjadi 3 (saja) mengenai pupuk. Saya lapor presiden, presiden seminggu cepat sekali keluar perpres.” Hasilnya, penyerapan pupuk meningkat dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada tahun berikutnya, yang berdampak pada kenaikan produksi pupuk sekitar 7-8%.
“Sehingga pupuk terserap 9,5 dan tahun 2025 produksi kita naik dari pupuk aja itu kira-kira hampir 2 juta,” lanjutnya.
Strategi kedua adalah perbaikan produktivitas lahan pertanian. Zulhas menyoroti pentingnya perbaikan irigasi dan akses menuju irigasi. Ia menjelaskan bahwa aturan sebelumnya mengharuskan bupati memperbaiki irigasi setiap 1.000 hektare sawah dan gubernur untuk 3.000 hektare. Melalui revisi aturan, pemerintah pusat kini dapat membangun irigasi berskala besar mulai tahun 2025.
“Kita lihat irigasinya, irigasinya tidak diperbaiki, tapi yang dibangun jalan menuju irigasi,” jelas Zulhas. Ia melanjutkan, “Kita revisi, kita rapat 2-3 kali, lahir perpres mengenai irigasi boleh dikerjakan (pemerintah) pusat. Kita bangun irigasi besar-besaran pada tahun 2025.”
Strategi ketiga adalah keberpihakan pada harga pangan, khususnya bagi petani. Zulhas menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah berpihak selama 30 tahun, dampaknya belum terasa maksimal. Oleh karena itu, pemerintah merevisi harga komoditas pangan. Ia melaporkan kepada presiden agar harga gabah dinaikkan menjadi Rp 6.500 per kilogram tanpa memandang kadar air (any quality) asalkan petani panen.
“Kita perbaiki, kita lapor presiden, pak kita minta harga gabah dinaikan Rp 6.500. Kadar airnya 14%-18% kita hapus, any quality, pokoknya petani panen, dibeli Rp 6.500 itu meningkatkan produksi 1-2%,” ucap Zulhas. Dengan kebijakan ini, Indonesia diproyeksikan mengalami surplus 4,2 juta ton pada tahun 2025, sehingga tidak perlu lagi mengimpor beras dan jagung.
Komentar