JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan urgensi dialog dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan global. Tiga pilar utama yang disorotnya adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
Penegasan ini disampaikan Lestari dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bosphorus ke-17 yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada Kamis (5/11). Konferensi tersebut dihadiri oleh para pemimpin dan pakar dari berbagai negara.
Lestari Moerdijat mengajak komunitas global untuk menjadikan dialog sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan perbedaan. Ia berpendapat bahwa stabilitas yang dipaksakan cenderung rapuh, berbeda dengan stabilitas yang dibangun di atas dasar kepercayaan yang akan lebih kokoh.
“Stabilitas bukanlah ketiadaan peluang, melainkan kehadiran kepercayaan di tengah perubahan itu sendiri,” ujar Lestari, yang akrab disapa Rerie, dalam keterangan resminya pada Kamis (5/11/2026).
Ia menekankan bahwa perbedaan pendapat seharusnya tidak diselesaikan melalui siapa yang bersuara paling keras, melainkan melalui musyawarah yang mengarah pada pencapaian konsensus. Rerie merujuk pada tradisi musyawarah yang dianut oleh MPR serta nilai luhur semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menggarisbawahi keberagaman sebagai kekuatan bangsa, bukan ancaman.
Dalam forum tersebut, Rerie memaparkan tiga pilar kolaborasi yang dianggap krusial. Pemerintah, termasuk badan legislatif, memiliki peran dalam memberikan kepemimpinan publik serta merumuskan kebijakan yang melindungi seluruh pihak. Sektor dunia usaha diharapkan berkontribusi melalui penyediaan sumber daya, inovasi, dan penciptaan peluang ekonomi. Sementara itu, masyarakat sipil berperan penting dalam mewujudkan partisipasi komunitas dan membangun kepercayaan yang menghubungkan institusi publik dengan masyarakat luas.
“Ketiga sektor ini dapat membantu masyarakat dan memberikan masa depan yang stabil dan damai bagi rakyat,” tegasnya.
Anggota Komisi X DPR RI ini juga menyoroti peran vital pendidikan sebagai investasi perdamaian. Menurutnya, potensi konflik dapat diredakan di ruang kelas, jauh sebelum mencapai meja perundingan. Ia mendorong penguatan kerja sama internasional dalam bidang ketahanan bencana, sistem peringatan dini, mitigasi, serta upaya pemulihan pasca-bencana.
“Bangsa-bangsa yang berbagi garis patahan yang sama seharusnya juga berbagi kebutuhan yang sama,” ucapnya.
Lebih lanjut, Rerie menekankan pentingnya menempatkan perempuan dan generasi muda di pusat solusi. Ia berpendapat bahwa stabilitas yang tidak melibatkan partisipasi separuh populasi tidak akan pernah bisa dikatakan lengkap.
Dalam pidatonya, Rerie juga mengenang hubungan historis antara Indonesia dan Turki yang telah terjalin sejak abad ke-16 melalui jalur perdagangan, penyebaran agama, dan solidaritas. Ia menyebutkan bahwa ikatan kedua negara semakin menguat ketika menghadapi masa-masa sulit bersama, seperti pasca-tsunami Aceh pada tahun 2004 dan gempa bumi yang melanda Turki.
“Persahabatan kita tidak dibangun di ruang konferensi, tetapi dibangun pada saat-saat ketika satu bangsa berdiri di samping bangsa lain dalam duka,” ujar Rerie.
Menutup pidatonya, Rerie mengajak seluruh peserta forum untuk memimpin tidak hanya dengan gagasan bersama, tetapi juga dengan harapan dan tujuan yang sama demi masa depan yang lebih baik.
Komentar