Jakarta – Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI, Budi Muliawan, yang akrab disapa Wawan, menghadiri pertemuan untuk membahas transformasi Perpustakaan MPR RI. Diharapkan perpustakaan ini dapat menjadi pusat literasi konstitusi dan pusat pembelajaran Empat Pilar bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wawan menekankan bahwa sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, MPR RI memikul tanggung jawab kelembagaan yang besar. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan ruang referensi tata negara yang kredibel.
“Sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, sudah seharusnya Perpustakaan MPR menjadi pusat literasi konstitusi yang utama di Indonesia. Kita harus memastikan masyarakat, akademisi, hingga generasi muda memiliki akses yang mudah dan komprehensif terhadap sejarah, dokumen, dan perkembangan hukum dasar negara kita,” ujar Wawan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Brainstorming Perpustakaan MPR RI yang bertajuk ‘Transformasi Perpustakaan MPR Menuju Pusat Literasi Konstitusi dan Empat Pilar MPR RI’. Acara ini diselenggarakan di Perpustakaan MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain fokus pada penguatan literasi konstitusi, Wawan juga menyoroti peran penting perpustakaan dalam mendukung tugas konstitusional MPR lainnya, yaitu memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Perpustakaan MPR dirancang untuk bertransformasi menjadi wadah edukasi yang interaktif dan inklusif.
“MPR bertugas untuk memasyarakatkan Empat Pilar. Maka dari itu, Perpustakaan MPR harus menyokong penuh tugas ini dengan menjadi pusat pembelajaran Empat Pilar bagi masyarakat. Fasilitas dan sistem informasi di dalamnya akan terus kita kembangkan agar relevan dengan kebutuhan publik di era digital saat ini,” jelas Wawan.
Melalui pertemuan ini, Wawan berharap rencana digitalisasi dokumen bersejarah MPR, pengayaan koleksi buku bertema hukum tata negara, serta pengembangan program edukasi berbasis digital dan komunitas dapat segera terealisasi.
Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI berkomitmen mewujudkan perpustakaan yang adaptif dan mampu menjadi motor penggerak kecerdasan kehidupan berbangsa melalui transformasi tersebut.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga MPR, Susan Andriyani, S.E., M.H., Pustakawan Ahli Madya MPR, Yusniar, S.H., dan para pustakawan Perpustakaan MPR RI. Turut hadir pula narasumber ahli Dosen Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia, Dr. Taufik Asmiyanto, M.Si.
Komentar