JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pembentukan Tim Koordinasi penanganan perkara pelanggaran HAM berat tidak bertujuan mencampuri kewenangan Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung. Tim ini dibentuk untuk menyamakan persepsi dan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Yusril menjelaskan, tim tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi Komnas HAM atau kewenangan Kejaksaan Agung. Kemenko menjalankan fungsi koordinasi untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai hambatan prosedural yang menyebabkan penanganan sejumlah perkara pelanggaran HAM berat belum ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan HAM.
Menurut Yusril, persoalan utama yang perlu diselesaikan adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai standar dan prosedur antara proses penyelidikan yang menjadi kewenangan Komnas HAM dan proses penyidikan yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
“Tugas Kemenko adalah melakukan koordinasi untuk mencari tahu apa sebabnya hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandeg di Kejaksaan dan mencari jalan keluar mengatasinya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan tugas dan kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM, sementara penyidikannya kepada Kejaksaan Agung,” ujar Yusril dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Yusril menambahkan, koordinasi diperlukan agar kedua lembaga memiliki pemahaman yang sama mengenai standar dan prosedur hukum dalam setiap tahapan penanganan perkara. Dengan demikian, hasil penyelidikan Komnas HAM diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung tanpa terkendala perbedaan persepsi.
“Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, tetapi prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang menjadi tugas penyelidikan dan apa yang menjadi tugas penyidikan. Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan,” jelasnya.
Ia membandingkan dengan koordinasi pemerintah dengan lembaga lain seperti KPK dan Mahkamah Agung yang juga sering dilakukan terkait hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi. “Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut,” katanya.
Yusril lebih memilih menamai tim ini sebagai Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan Pokja yang membahas substansi kewenangan penyelidik dan penyidik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan. Ia berharap melalui koordinasi yang konstruktif, hambatan yang selama ini terjadi dapat diidentifikasi dan dicarikan jalan keluar.
“Kepentingan utama adalah memastikan proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM yang berat dapat berjalan sesuai perundang-undangan,” tegasnya.
Terkait ketidakhadiran salah satu pihak dalam rapat, Yusril menyatakan, “Pak Amirudin tidak hadir dalam rapat koordinasi tadi. Kesan saya, pemahaman beliau terhadap apa yang tadi dibahas dalam rapat bias, sehingga saya menjelaskan substansi rapat dengan rilis di atas.”
Komentar