Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Korupsi ini diduga telah berlangsung selama periode 2013 hingga 2025.
Penetapan tersangka terhadap PT BSJ diumumkan oleh Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026). Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa dugaan korupsi tata kelola nikel di Sultra ini terkait erat dengan sosok bernama Arif Kurniawan.
PT BSJ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dugaan pelanggaran meliputi Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Selain itu, perusahaan ini juga dijerat Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, dan Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Langgar Izin Operasi
Anang Supriatna menjelaskan bahwa PT BSJ diduga telah melanggar ketentuan terkait izin pengoperasian pertambangan. Meskipun izin PT BSJ telah berakhir pada tahun 2014, perusahaan tersebut dilaporkan tetap melanjutkan aktivitas penambangan nikel hingga tahun 2025.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” ujar Anang.
Peran Arif Kurniawan
Dalam keterangannya, Anang Supriatna menguraikan peran Arif Kurniawan dalam perusahaan tersebut, menyebutnya sebagai beneficial owner (BO) atau pemilik manfaat di PT BSJ.
“Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan,” tuturnya.
Kejagung RI mulai mengungkap peran Arif Kurniawan (AK) dalam dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025. Arif Kurniawan diduga sebagai beneficial owner (BO) dari PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.
“(AK) salah satu owner (PT BSJ) yang memperoleh keuntungan,” ungkap Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna kepada wartawan di gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Anang juga menambahkan bahwa Arif Kurniawan diduga tidak hanya bertindak sebagai BO dari PT BSJ, tetapi juga sebagai BO dari beberapa perusahaan lain yang turut digeledah oleh Kejagung dalam perkara ini. Namun, Anang menyatakan bahwa penyidik masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut.
“Sementara ini masih dalam proses pendalaman dari hasil penggeledahan itu, yang diduga terafiliasi dengan AK. Jadi tidak hanya ini ya,” jelas Anang.
6 Perusahaan Digeledah
Penyidik Kejaksaan Agung baru-baru ini telah melakukan penggeledahan di sejumlah perusahaan yang terkait dengan kasus ini. Total ada enam perusahaan yang telah digeledah.
“Penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat,” ujarnya.
Berikut adalah daftar enam perusahaan yang digeledah:
- Kantor PT AMI di daerah Kendari
- Kantor PT AMI di lokasi tambang di daerah Konawe Utara
- Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara
- Kantor PT AMI di Kota Kendari
- Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah
- Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah
Dalami Aliran Suap ke Penyelenggara Negara
Dalam jumpa pers terpisah di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/11), Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa Kejagung juga tengah mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara. Suap ini diduga diberikan untuk mempermudah pengurusan izin administrasi, proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful.
Menanggapi pertanyaan mengenai sosok penyelenggara negara yang dimaksud, Saiful menerangkan bahwa aliran suap tersebut diduga berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam penerbitan perizinan tambang hingga pengawasan distribusi nikel.
“Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan,” jelasnya.
Komentar