Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terus mendalami dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berlangsung antara tahun 2013 hingga 2025. Sosok bernama Arif Kurniawan (AK) disebut-sebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus ini.
Menurut Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna, Arif Kurniawan diduga tidak hanya menjadi BO PT BSJ, tetapi juga terlibat dalam sejumlah perusahaan lain yang tengah didalami oleh penyidik. “Sementara ini masih dalam proses pendalaman dari hasil penggeledahan itu, yang diduga terafiliasi dengan AK. Jadi tidak hanya ini ya,” ungkap Anang di gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026).
Enam Perusahaan Digeledah
Dalam upaya mengungkap kasus ini, penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan di enam lokasi perusahaan yang diduga terkait. Keenam perusahaan tersebut adalah:
- Kantor PT AMI di daerah Kendari
- Kantor PT AMI di lokasi tambang di daerah Konawe Utara
- Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara
- Kantor PT AMI di Kota Kendari
- Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah
- Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah
PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) menjadi satu-satunya perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Perusahaan ini diduga melanggar ketentuan izin pengoperasian pertambangan, karena tetap melakukan aktivitas penambangan hingga 2025 meskipun izinnya telah berakhir sejak 2014.
Arif Kurniawan dikelola oleh PT BSJ dan disebut sebagai salah satu pemilik yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan tersebut. Namun, Anang Supriatna belum merinci lebih lanjut mengenai kerugian negara yang timbul akibat kasus ini.
PT BSJ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dugaan pasal yang dilanggar mencakup Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Selain itu, juga dikenakan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, dan ketiga Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Dugaan Suap kepada Penyelenggara Negara
Selain dugaan korupsi tata kelola nikel, Kejagung RI juga tengah mendalami aliran dugaan suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga memberikan suap untuk mempermudah segala proses administrasi.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/11).
Saiful menjelaskan bahwa aliran suap ini diduga berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam menerbitkan izin tambang, pengawasan distribusi nikel, serta proses produksi dan penjualan. “Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan,” jelasnya.
Komentar