Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025. Penyelidikan ini mendalami kemungkinan adanya aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa dugaan suap tersebut diberikan untuk mempermudah berbagai proses, mulai dari pengurusan izin administrasi, kegiatan produksi, hingga tata niaga penjualan nikel. “Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” ujar Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Saiful menerangkan bahwa aliran suap itu diduga berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang hingga melakukan pengawasan distribusi nikel. “Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan,” jelasnya.
Fakta mengenai dugaan suap ini, kata Saiful, diperoleh dari keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa. Namun, identitas penerima suap belum dapat dirinci karena masih menjadi materi penyidikan. “Di situ dari fakta-fakta hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saksi-saksi, diperoleh adanya fakta-fakta itu. Dan nantinya tentunya ini masih materi penyidikan, nanti akan kami sampaikan dalam surat dakwaan nanti akan tergambar,” ungkap Saiful.
Dugaan pidana ini berlangsung sejak 2013-2025. Sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang diselidiki adalah PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Seluruh kegiatan tambang tersebut diduga dikendalikan oleh seseorang bernama Arif Kurniawan selaku pemilik manfaat (beneficial owner).
Salah satu temuan penyidik adalah adanya manipulasi izin tambang. Saiful mengungkap bahwa izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA seharusnya sudah berakhir pada 2015, namun justru diberikan status penghentian sementara (suspend) secara melawan hukum. “Salah satu fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan ini, PT BSJ dan PT KAA izin usaha produksi pertambangannya berakhir tahun 2015. Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” papar Saiful.
Hingga kini, penyidik Jampidsus Kejagung telah memeriksa 38 orang saksi terkait perkara ini, namun belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sosok pengendali berinisial AK saat ini belum bisa dimintai keterangan langsung karena terdeteksi berada di luar negeri. Kejagung telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melacak keberadaan AK.
Komentar