Tim Gabungan Dibentuk untuk Tuntaskan 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Kejaksaan Agung, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepakat membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk menangani 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang telah lama tertunda. Pembentukan tim gabungan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa dari 13 kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, baru empat kasus yang berhasil disidangkan di pengadilan. Sementara itu, sembilan kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, namun prosesnya mengalami bolak-balik sehingga belum menunjukkan titik terang penyelesaian.

“Kita ini membahas tentang penanganan yang cukup lama kita lakukan terhadap 13 kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat dan dari 13 kasus itu baru empat kasus yang disidangkan oleh pengadilan,” ujar Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/11/2026).

Yusril menambahkan bahwa pembentukan tim gabungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar kasus-kasus yang terjadi segera ditangani. Rapat koordinasi ini melibatkan pihak-pihak terkait dari Kemenko Polkam, Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung untuk mencari penyebab kemandekan penanganan.

“Sesuai dengan arahan Presiden supaya kami mem-follow-up kasus-kasus ini, mencari sebab kenapa dia tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa masalahnya dan karena itulah kami menyelenggarakan rapat koordinasi pada pagi hari ini dengan mengundang pihak-pihak yang terkait baik dari Kemenko Polkam maupun dari Komnas HAM dan dari Kejaksaan Agung,” jelasnya.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus ini adalah perbedaan persepsi mengenai kategori pelanggaran HAM berat. Yusril menekankan pentingnya kesamaan pandangan tentang kualifikasi perbuatan apa saja yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, karena tidak semua pelanggaran HAM dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

“Dan ternyata di sinilah kemandekan itu terjadi. Pertama, adalah menyangkut kesamaan persepsi tentang HAM, kualifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat, itu perlu ada satu kesamaan persepsi. Karena pada prinsipnya semua kejahatan adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua pelanggaran HAM terkategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat,” tuturnya.

Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, menyatakan kesiapannya untuk memimpin tim gabungan tersebut dan berkomitmen untuk bekerja secara cepat. Ia berharap tim ini dapat mengatasi hambatan prosedural yang selama ini menghalangi proses hukum kasus-kasus tersebut.

“Nah, oleh karena itu, kita bentuk tim ini, saya minta menjadi ketua timnya, nanti kita minta kepada para pihak, mungkin juga para pakar hukum seperti berita tadi, ahli. Karena kalau kita mengatakan bahwa ini undang-undangnya yang diubah, itu makan waktu lagi dan selesai,” ungkap Otto.

Otto menambahkan bahwa fokus tim adalah pada prosedur penanganan kasus agar dapat dilanjutkan, bukan pada kasus itu sendiri atau pihak-pihak yang terlibat.

“Ini kan ini bukan kasusnya yang kita persoalkan, tapi bagaimana prosedur agar kasus ini bisa dikerjakan, dilanjutkan. Ini persoalannya. Jadi, siapalah pihak-pihak nanti yang tersangkut dalam prosedur ini, nah itu nanti akan kita libatkan nanti,” ucapnya.

Adapun 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang menjadi perhatian tim ini meliputi: