Partai Hanura mendesak tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Hanura, Patrice Rio Capella, menilai tindakan penyadapan tersebut telah melampaui kewenangan institusi kepolisian.
“Hanura tentu melihat bahwa menyadap seorang presiden itu adalah sesuatu yang melebihi melampaui kewenangan ya dari seorang Kapolri yang mengepalai sebuah institusi yang harusnya menjaga keselamatan presiden ya,” kata Rio kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Rio menyatakan dukungan penuh partainya terhadap langkah hukum yang harus diambil Polri. Ia mendorong agar kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya untuk mendapatkan kejelasan motif dan dalang di baliknya.
“Kita mendukung dilakukan proses atau langkah-langkah hukum terhadap peristiwa ini ya. Presiden dan institusi Polri harus mengambil tindakan tegas,” ucap dia.
“Usut siapapun yang terlibat ya, tentukan siapa-siapa sampai ke akarnya, sampai ke motifnya, sampai siapa dalang di balik itu, sehingga tidak kemudian ini menjadi hal-hal yang bersifat spekulatif di kalangan publik ya. Supaya kita jelas nih duduk persoalan seperti apa,” tambahnya.
Rio menegaskan bahwa siapapun yang terbukti terlibat harus dikenai tindakan tegas, terlepas dari latar belakang mereka. Jika alat bukti telah ditemukan, maka proses hukum harus dilanjutkan.
“Ketika memang ditemukan bukti-bukti siapapun yang terlibat dalam persoalan ini, apakah dia ketua umum partai politik ya, apakah dia jenderal TNI Angkatan Darat, apakah dia jenderal polisi,” sebutnya.
Empat Jenderal Menjadi Tersangka
Sebelumnya, Kepolisian RI telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Salah satu tersangka yang diidentifikasi berinisial LSP adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Laporan menyebutkan bahwa salah satu target penyadapan ilegal tersebut adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Komentar