Prabowo Akan Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Besok, 18 Nama Diusulkan

Presiden Prabowo Subianto akan memimpin penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh pada 10 November 2026 di Istana Negara. Terdapat 18 nama usulan yang telah diteliti Dewan Gelar.

Prabowo Akan Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Besok, 18 Nama Diusulkan
Presiden Prabowo Subianto (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi sejumlah tokoh pada hari Selasa, 10 November 2026. Acara tersebut rencananya akan digelar di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengonfirmasi rencana tersebut saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). “Di sini, tentu untuk pegelaran di sini nanti, ya, siang,” ujarnya.

Proses penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini akan dilaksanakan tepat pada momentum Hari Pahlawan. Nama-nama tokoh yang diusulkan telah melalui proses penilaian dan penelitian oleh Dewan Gelar sebelum akhirnya dilaporkan kepada Presiden.

Gus Ipul menambahkan bahwa jumlah usulan tokoh yang akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional saat ini mencapai 18 nama. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersebut masih dapat berubah, baik bertambah maupun berkurang, tergantung pada keputusan akhir Presiden.

Salah satu nama yang masuk dalam daftar usulan adalah Margono Djojohadikusumo, yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul menjelaskan bahwa pertimbangan masuknya nama Margono dalam usulan tersebut didasarkan pada jasa dan kontribusinya bagi masyarakat selama hidupnya.

“Banyak pertimbangannya, ya. Semua ada pertimbangan-pertimbangannya. Tentu ya jasa-jasanya, ya, perjalanan kontribusinya dan banyak hal lah, yang itu pertama-tama diusulkan oleh masyarakat,” terang Gus Ipul.

Proses pengusulan tokoh menjadi Pahlawan Nasional, lanjut Gus Ipul, dimulai dari usulan masyarakat. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota, diteruskan ke tingkat provinsi, lalu ke Kementerian Sosial, sebelum akhirnya diserahkan kepada Dewan Gelar untuk dilakukan kajian lebih lanjut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *