Antalya – Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yang diselenggarakan di Turki dirancang sebagai pusat interaksi bagi berbagai pemangku kepentingan. Ruang ini akan mempertemukan perwakilan pemerintah, sektor bisnis, organisasi nonpemerintah (NGO), filantropi, serta negara-negara lain yang memiliki perhatian terhadap isu perubahan iklim di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menyatakan, “Akan banyak interaksi berbagai pihak pemerintah, bisnis, NGO, kemudian filantropi dan juga tentunya antarnegara. Jadi bukan hanya soal Indonesia, tapi berbagai negara yang punya interes terhadap Indonesia terutama dalam masalah iklim.” Pernyataan ini disampaikan Jumhur di Antalya pada Senin (9/11/2026).
Jumhur merinci lima agenda utama yang akan dipromosikan Indonesia melalui Paviliun Indonesia di COP31. Kelima agenda tersebut meliputi transisi energi, industrialisasi hijau, solusi berbasis alam, pengurangan emisi perkotaan, hingga pendanaan iklim dan pasar karbon, serta pengelolaan perubahan iklim yang inklusif dan berkeadilan.
Agenda pertama berfokus pada transisi energi dan industrialisasi hijau, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan dekarbonisasi pada industri yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Konsep ini mencakup penerapan industri rendah karbon (low carbon industrialization) mulai dari tahap perancangan hingga operasional.
Selanjutnya, agenda kedua adalah solusi berbasis alam (nature-based solutions). Ini merupakan tindak lanjut dari Sinergi Rio, yang bertujuan meningkatkan penyerapan karbon melalui pendekatan alam seperti penanaman mangrove dan upaya pelestarian ekosistem gambut, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.
Agenda ketiga akan mendorong pengurangan emisi di kawasan perkotaan, khususnya yang bersumber dari pengelolaan sampah. Jumhur menekankan pentingnya penanganan emisi metana dari sampah, mengingat potensinya yang jauh lebih kuat dalam pemanasan global dibandingkan karbon dioksida (CO2). Pengelolaan sampah yang lebih baik dan penggunaan energi bersih di perkotaan, seperti panel surya, menjadi prioritas.
“Jadi kita betul-betul harus me-manage, memitigasi agar terjadi satu reduksi habis-habisan emisi di perkotaan, termasuk penggunaan energi. Kita mulai dengan misalnya solar panel dan sebagainya,” ujar Jumhur.
Agenda keempat berkaitan dengan pendanaan iklim (climate finance) dan pasar karbon. Jumhur menekankan bahwa upaya penurunan emisi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak melalui skema pembiayaan campuran (blended finance), termasuk kolaborasi dengan pelaku usaha dan investor untuk mempercepat investasi dalam kegiatan pengurangan emisi.
Sementara itu, agenda kelima bertujuan untuk memastikan pengelolaan perubahan iklim dilakukan secara inklusif dan berkeadilan. Indonesia tengah mendorong penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang keadilan iklim untuk memastikan partisipasi dan kebermanfaatan bagi perempuan, anak muda, dan masyarakat adat. Prinsip “no one left behind” akan diutamakan bagi kelompok rentan ini.
“Memastikan women, anak muda, indigenous people itu harus betul-betul inklusif dan menjadi beneficiaries. Mereka tidak boleh terpinggirkan. No one left behind, terutama women, youth, indigenous people dan sebagainya,” jelasnya.
Jumhur menyatakan optimisme tinggi terhadap penyelenggaraan COP31 tahun ini, yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya berkat upaya-upaya yang telah dilaksanakan Indonesia. “Setiap tahun kita semakin optimis. Tahun ini lebih optimis dari tahun lalu karena beberapa hal yang sudah kita laksanakan tahun lalu, kita lebih optimiskan dan terusnya seperti ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Komentar