Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani melaporkan potensi bencana hidrometeorologi kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah menteri ini membahas antisipasi banjir dan longsor saat puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Faisal menjelaskan bahwa musim hujan tahun ini diprediksi mundur 20 hingga 30 hari dari biasanya. Puncak musim hujan akan berlangsung selama tiga bulan, yakni Desember 2026, Januari, dan Februari 2027. Sifat hujannya diperkirakan normal, dengan curah hujan yang setara rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, namun dengan durasi yang lebih pendek. Hal ini meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem.
Menindaklanjuti arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi, BMKG telah menyusun sistem peringatan dini. Informasi mengenai berbagai ancaman bencana dapat diakses melalui situs bmkg.go.id/peringatan-dini, yang mencakup peringatan dini terkait curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa, dan tsunami.
Faisal merinci bahwa informasi potensi hujan dalam 3 hingga 6 jam ke depan atau disebut nowcasting, dapat diakses hingga tingkat kecamatan. Sistem ini menampilkan status kewaspadaan, kesiagaan, hingga awas di berbagai kecamatan di Indonesia. Selain itu, BMKG juga menyediakan informasi prakiraan harian hingga 7 hari ke depan, per dasarian hingga 10 hari ke depan, dan per bulan untuk mengantisipasi daerah yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi basah.
BMKG bekerja sama dengan BNPB untuk mengidentifikasi kecamatan yang berpotensi mengalami curah hujan ekstrem, banjir, dan longsor, termasuk waktu dan lokasinya, guna mendukung upaya antisipasi bencana. Pemerintah provinsi dapat menetapkan status siaga darurat, sementara BNPB yang disupervisi oleh BMKG dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, dengan mengarahkan jatuhnya hujan sejak di hulu pembentukan awan atau di daerah perairan yang tidak membahayakan. Kedua, menggunakan bahan semai seperti kapur tohor yang lebih kecil dari 2 mikron atau flare untuk mencegah kondensasi sehingga awan terpecah dan hujan tidak terjadi di area yang tidak diinginkan.
Faisal menambahkan bahwa upaya ini penting mengingat terdapat sekitar 38 sungai yang belum atau sedang dalam proses normalisasi. BMKG berupaya agar hujan tidak jatuh di daerah yang belum siap atau di area pembangunan yang sedang dikejar, guna mencegah bencana lanjutan akibat hujan ekstrem.
Komentar