Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bersama Kejaksaan Agung telah membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk menangani 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam pembentukan maupun operasional Pokja tersebut.
Anggota Komnas HAM, Amiruddin, menyatakan bahwa Komnas HAM sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Pokja. Oleh karena itu, Komnas HAM menolak untuk ikut serta. Amiruddin menambahkan bahwa Rapat Paripurna Komnas HAM juga tidak pernah membahas pembentukan Pokja ini.
“Pertama, sesuai ketentuan UU No.39/1999, Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri. Sebagai lembaga negara mandiri, Komnas HAM bukan menjadi bagian dari kerja-kerja eksekutif, sementara Pokja yang dikendalikan oleh Menko Hukum, HAM dan Imigrasi adalah instrumen dari Eksekutif (pemerintah),” ujar Amiruddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Menurut Amiruddin, berkas hasil penyelidikan Komnas HAM terkait 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat telah lama diserahkan kepada Jaksa Agung. Namun, penanganannya dilaporkan macet di tingkat Kejaksaan Agung.
Ia menegaskan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM diberi kewenangan sebagai penyelidik. Kewenangan ini diberikan karena Komnas HAM merupakan lembaga negara yang mandiri. Sehubungan dengan 13 kasus pelanggaran HAM berat tersebut, Komnas HAM telah menyelesaikan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
Selanjutnya, yang berwenang untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM adalah penyidik, yaitu Jaksa Agung. Amiruddin juga menekankan bahwa proses pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), tidak boleh dilakukan secara serampangan atau tanpa konsep yang jelas.
Pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan seharusnya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran tersebut dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Amiruddin mengkritik langkah pemerintah, “Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Inpres untuk penanganan pelanggaran HAM yang berat secara non-yudisial. Namun langkah Presiden Jokowi itu gagal mewujudkan rasa keadilan. Pemerintah jangan seperti keledai yang terperosok ke lubang yang sama untuk kedua kalinya.”
Lebih lanjut, Amiruddin menjelaskan bahwa saat ini, satu-satunya ketentuan hukum yang ada untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM adalah melalui proses di Pengadilan HAM. Ia menilai jalan lain selain melalui pengadilan tidak memiliki dasar hukum. Jika pemerintah ingin mencari jalan di luar pengadilan HAM, maka dasar hukumnya harus dibuat terlebih dahulu, dan prosesnya harus demokratis serta transparan.
Komentar