Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara terkait isu keterlibatan Ketua Umum Partai Politik dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. PKB mendorong agar dugaan tersebut diusut secara tuntas.
“Harapan saya, yang sudah terang jangan dibikin abu-abu, apalagi gelap. Kerja 24 jam dan kejar siapapun pelaku secepatnya supaya tidak ada ruang fitnah dan spekulasi yang menyesatkan,” kata Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).
Jazilul menyatakan PKB memilih untuk mencermati perkembangan kasus ini tanpa melempar atau menanggapi spekulasi yang belum memiliki bukti. PKB meyakini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mampu membongkar skandal tersebut hingga mengungkap para pelaku yang belum tertangkap.
“Saya pribadi beryakinan pelaku skandal ini masih banyak dan bermuatan politik tingkat tinggi,” ujar Jazilul. Ia menambahkan bahwa pelaku penyadapan kemungkinan besar berasal dari kalangan elit polisi, sementara yang disadap adalah pejabat tinggi negara. Oleh karena itu, penanganan kasus ini dipastikan akan dilakukan secara profesional, terbuka, dan objektif.
Jazilul juga mendukung penuh penanganan yang dilakukan oleh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, meyakini institusi tersebut akan bekerja secara profesional dalam mengusut kasus penyadapan terhadap Prabowo.
Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Muradi menilai ada kemungkinan tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan terus bertambah dan kasus ini bisa merembet ke unsur politik.
Muradi menduga, selain pihak kepolisian, ada pula pihak sipil dari salah satu partai politik besar yang berpotensi terseret. Sosok tersebut diduga adalah ketua umum partai politik yang sudah lama berdiri.
“Kalau yang sipil juga ada, tapi kan dia tidak dalam posisi ikut-ikut operasi ya. Tapi ikut diskusinya ada, dan itu memang kalau ini Pak Kabareskrim bisa membuktikan itu, orang ini akan terseret, Pak. Dan itu dari partai yang lumayan besar,” ujar Muradi dalam sebuah wawancara televisi, dikutip Sabtu (7/11).
Ketika dikonfirmasi apakah sosok tersebut merupakan ketua umum partai politik, Muradi membenarkan kemungkinan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sosok itu berasal dari partai politik yang sudah lama berdiri.
“Ya, ya, ya, (partai besar),” ujarnya. “Kira-kira begitulah, salah satunya (ketum). Sudah lama, ya,” sambungnya.
Muradi menduga sosok tersebut hadir dalam rapat sebelum proses penghapusan informasi penyadapan. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat sosok tersebut terpilih menjadi ketua umum partai politik.
“Ya, dan, dan itu ada di rapat sebelum proses penghapusan itu sendiri. Dan saya kira ya ini beliau ada, bisa jadi karena juga karena campur tangan Pak Jokowi ketika beliau menjadi ketua umum,” ujarnya.
Komentar