JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Herman Khaeron menanggapi isu yang beredar mengenai keterlibatan ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Herman menegaskan dukungannya agar spekulasi tersebut diusut tuntas.
“Kami tidak ingin berasumsi terlalu jauh. Siapa pun yang terlibat dengan penyadapan ilegal ini agar diusut tuntas dan pelakunya mempertanggungjawabkan secara hukum,” kata Herman saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).
Herman menekankan pentingnya transparansi dalam pengusutan kasus penyadapan terhadap Prabowo. Ia mendorong agar Polri mampu mengungkap kasus ini secara utuh, sehingga publik tidak lagi dibayangi spekulasi. “Publik juga harus mengetahui motif penyadapan ilegal ini,” ujarnya.
Menurut Herman, penyadapan yang dilakukan oleh LSP dkk terhadap Presiden Prabowo dan pihak lainnya merupakan pelanggaran hukum berat. Oleh karena itu, ia mendesak agar kasus ini diusut tuntas, transparan, dan mengungkap tujuan serta pihak yang berada di baliknya.
Partai Demokrat menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menuntaskan kasus ini. Herman mendorong agar kepolisian tidak ragu dalam mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam skandal tersebut.
“Sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jika melampaui kewenangannya maka dapat dikategorikan sebagai tindakan abuse of power. Oleh karena itu, saya menghormati proses hukum ini, dan semoga dapat diusut tuntas, transparan, dan siapapun yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya,” tutur Herman.
Dugaan Keterlibatan Politik dalam Penyadapan
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka. Muradi juga berpendapat bahwa kasus ini berpotensi merembet ke ranah politik.
Muradi menduga, selain pihak kepolisian, ada pula unsur sipil dari salah satu partai politik besar yang mungkin terseret dalam kasus ini. Sosok yang dimaksud diduga adalah ketua umum partai politik yang telah lama berdiri.
“Kalau yang sipil juga ada, tapi kan dia tidak dalam posisi ikut-ikut operasi ya. Tapi ikut diskusinya ada, dan itu memang kalau ini Pak Kabareskrim bisa membuktikan itu, orang ini akan terseret, Pak. Dan itu dari partai yang lumayan besar,” ujar Muradi dalam sebuah wawancara televisi, dikutip Sabtu (7/11).
Ketika ditanya apakah sosok tersebut merupakan ketua umum partai politik, Muradi membenarkan kemungkinan tersebut. Ia menambahkan bahwa sosok tersebut berasal dari partai politik yang sudah lama berdiri.
“Ya, ya, ya, (partai besar),” ujarnya. “Kira-kira begitulah, salah satunya (ketum). Sudah lama, ya,” sambungnya.
Muradi menduga sosok tersebut hadir dalam rapat yang dilaksanakan sebelum proses penghapusan informasi penyadapan. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat sosok tersebut terpilih menjadi ketua umum partai politik.
“Ya, dan, dan itu ada di rapat sebelum proses penghapusan itu sendiri. Dan saya kira ya ini beliau ada, bisa jadi karena juga karena campur tangan Pak Jokowi ketika beliau menjadi ketua umum,” ujarnya.
Komentar