JAKARTA – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan seluruh mata rantai peredaran rokok elektrik atau vape, mulai dari produksi hingga perdagangannya, serta penggunaannya, dinyatakan haram.
Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Fatwa ini juga telah diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada Senin, 9 November 2026.
Sebelumnya, MUI telah melaksanakan Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan dasar pertimbangan di balik penerbitan fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam saat mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Secara lengkap, diktum fatwa MUI Nomor: 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik/Vape adalah sebagai berikut:
KETENTUAN HUKUM
1. Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL) / vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram.
REKOMENDASI
1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
3. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.
4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. Kepolisian Negara RI dan BNN harus menutup segala celah peredaran narkoba, salah satunya melalui vape, dan melakukan penindakan terhadap peredaran serta penyalahgunaan vape secara tegas.
9. Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.
11. Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Komentar