Jakarta – Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026). Sidang yang berlangsung selama 10 jam tersebut memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadapnya.
Dalam rekaman video yang beredar, Ahrie Sonta terlihat duduk tertunduk di hadapan majelis komisi sidang etik sambil memegang lembaran kertas. Jenderal bintang dua tersebut mendengarkan jalannya persidangan yang dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi Sidang KEPP.
Didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Roma Hutajulu, majelis etik juga terdiri dari tiga perwira tinggi bintang dua lainnya, yaitu Irjen M Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rakhmad Setyadi. Sidang etik ini digelar secara tertutup sejak pagi hingga malam hari.
“Persidangan berlangsung mulai dari jam 09.00 WIB hingga baru selesai di pukul 20.10 WIB,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026) malam.
Setelah mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa barang bukti, majelis komisi etik menjatuhkan sanksi terberat berupa sanksi etika perbuatan tercela dan sanksi administratif PTDH dari kedinasan Polri kepada Ahrie Sonta.
Ahrie Sonta, yang diduga merupakan mantan ajudan Presiden, dilaporkan langsung digiring keluar dari area persidangan secara terpisah setelah pembacaan putusan, sementara Kadiv Humas memberikan keterangan pers kepada awak media. Awak media tidak dapat melihat sosok Ahrie Sonta seusai sidang.
Isir menekankan bahwa proses etik ini membuktikan tidak adanya impunitas atau perlakuan khusus bagi siapa pun di internal kepolisian. Setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran berat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan kode etik.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Isir.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan pascamenderita strok.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan KSP pada Rabu (4/11).
Komentar