Jakarta – Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi ini dijatuhkan buntut dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Terduga pelanggar Saudara AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggap putusan sidang, telah melakukan banding,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Johnny menjelaskan bahwa pemeriksaan dan persidangan etik Ahrie Sonta telah berjalan sesuai prosedur dan hak-haknya. Pengajuan banding ini selanjutnya akan diproses oleh majelis sidang etik di tingkat banding.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding,” imbuhnya.
Putusan etik terhadap Ahrie Sonta disampaikan langsung oleh Irjen Johnny Isir di Mabes Polri pada Selasa malam. Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran yang berujung pada sanksi PTDH.
Kasus ini bermula ketika Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), juga ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam perkembangan selanjutnya, penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa para tersangka diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Tidak hanya terhadap Presiden, para tersangka juga diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik lain, jurnalis, hingga pengusaha. “Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah ini diduga berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.
Komentar