Jakarta – Profesi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali tercoreng oleh tindakan penyalahgunaan wewenang. Kali ini, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini menegaskan komitmen Polri untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran. “Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Johnny Eddizon menekankan bahwa setiap personel Polri memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi. Penyalahgunaan wewenang, sekecil apapun, tidak dapat dibenarkan.
Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang digelar terhadap Ahrie Sonta membuahkan dua sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.
Kasus ini bermula ketika Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Ia tidak sendiri, dua perwira tinggi lainnya, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), juga turut ditetapkan sebagai tersangka.
Perkembangan selanjutnya, penyidik juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa para tersangka diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia. “Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Tidak hanya terhadap Presiden, para tersangka juga diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik lainnya. Selain itu, penyadapan ilegal juga menyasar jurnalis, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga para pengusaha.
Penyadapan yang dilakukan tanpa dasar prosedur hukum yang sah ini diduga telah berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Diduga kuat, para tersangka berupaya menghapus rekam jejak digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.
Komentar