JAKARTA – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kombespol Ahrie Sonta. Sanksi ini diberikan terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Habiburokhman menilai langkah tegas Polri tersebut sudah tepat, adil, dan terukur. Menurutnya, sanksi tersebut sebanding dengan bobot kesalahan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ahrie Sonta. Ia menekankan bahwa tindakan penyelewengan tersebut mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan bahwa kasus penyadapan merupakan peristiwa kelam yang mencoreng sejarah institusi kepolisian. Ia menganggap skandal ini sebagai salah satu peristiwa terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern.
“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” tegasnya.
Habiburokhman mengingatkan bahwa penyalahgunaan instrumen intelijen dan kewenangan strategis, yang seharusnya untuk melindungi keamanan negara, dapat meruntuhkan kredibilitas institusi, mengancam rasa aman publik, serta tatanan hukum secara mendasar.
Ia mendorong penerapan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran berat secara konsisten di lingkungan Polri, tanpa memandang pangkat atau jabatan. Ia juga mendesak agar oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara ini segera diputus dengan hukuman yang setimpal untuk menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” tutur Habiburokhman.
Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidana guna memastikan integritas kepolisian tetap terjaga.
Sebelumnya, Polri telah menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ahrie Sonta. Hasil sidang memutuskan sanksi etika berupa perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.
Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Tidak hanya Ahrie, dua perwira tinggi lainnya, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso, juga ditetapkan sebagai tersangka. Perkembangan selanjutnya, penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia. Penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026 tanpa dasar hukum yang sah.
Selain terhadap Presiden, para tersangka juga diduga menyadap pejabat negara lain, tokoh politik, jurnalis, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Upaya menghapus rekam jejak log digital diduga sempat dilakukan pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.
Komentar