JAKARTA – Tim khusus Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tim ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa pendalaman ini merupakan respons kepolisian terhadap informasi yang berkembang di masyarakat. Langkah ini diambil sesuai instruksi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
“Kaitan sama informasi, kemudian potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” ujar Isir kepada wartawan di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026).
Isir menekankan bahwa proses pendalaman dugaan makar ini memerlukan ketelitian dan waktu. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum yang sedang berjalan. “Tentunya proses pendalaman, penyelidikan, dia akan butuh waktu untuk memproses. Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Saya tahu kawan-kawan pengin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” tuturnya.
Meskipun demikian, Isir belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai konstruksi dugaan perkara makar tersebut. Pihaknya juga belum merinci apakah kasus ini sudah resmi naik ke tahap penyidikan atau masih dalam tahap awal penyelidikan.
Di sisi lain, Isir memastikan bahwa pengusutan perkara pokok terkait penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik terus berproses di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. “Pada sisi yang lain, proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, illegal access, dan penghapusan atau perusakan data elektronik, itu pun sedang berjalan proses sidiknya. Beberapa saksi yang tadi dihadirkan adalah merupakan bagian daripada saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan yang ada ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri,” terang Isir.
Polri juga telah menjalin komunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan bagi para saksi. “Benar bahwa beberapa saksi tersebut kemudian Polri berkomunikasi dengan LPSK untuk bisa mendapatkan perlindungan saksi,” pungkas Isir.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil (Rutan Mako Brimob) Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo ini diketahui terjadi sejak tahun 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11). Terbaru, Polri juga telah resmi memecat Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dari kedinasan Polri.
Komentar