JAKARTA – Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipastikan akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Hal ini terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus atau impunitas yang diberikan kepada jenderal bintang empat tersebut.
Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026). Pernyataan ini disampaikan usai acara putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta.
“Polri memiliki sistem dan prosedur yang berlaku. Siapapun yang terduga melakukan pelanggaran, tidak ada perbedaan istimewa,” ujar Irjen Isir ketika ditanya mengenai mekanisme persidangan etik untuk Listyo Sigit, yang masih aktif sebagai perwira tinggi bintang empat.
Lebih lanjut, Isir menjelaskan bahwa penentuan susunan majelis komisi sidang etik untuk menyidangkan Jenderal Listyo Sigit akan menjadi kewenangan langsung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. “Yang jelas, perangkat komisi sidang akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” katanya.
Sebagai perbandingan, Isir mencontohkan komposisi pimpinan sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta yang berstatus bintang dua, dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Oleh karena itu, komposisi majelis untuk Listyo Sigit juga akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. “Karena terduga pelanggar adalah pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti komposisinya akan disesuaikan. Tapi secara prinsip, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tutur Isir.
Mengenai jadwal pelaksanaan sidang etik bagi tersangka lain dalam kasus ini, Isir menyebutkan bahwa persidangan diagendakan akan dimulai setidaknya pada pekan depan. “Terkait jadwal, nanti akan kami sampaikan. Setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” imbuhnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Ketiga tersangka ditahan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani perawatan akibat stroke.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo ini dilaporkan terjadi sejak tahun 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberhentikan Sigit dari jabatannya di KSP pada Rabu (4/11). Terbaru, Polri juga telah memecat Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dari institusi kepolisian.
Komentar