JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mengkritik keras rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut terkait keabsahan dokumen ijazah Gibran dari jenjang SD hingga S-1. Denny menilai langkah ini sebagai kekeliruan dan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Denny Indrayana merupakan salah satu pihak yang menggugat persyaratan pencalonan Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menekankan bahwa putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti kesetaraan ijazah Gibran bersifat final dan mengikat.
“Putusan MK itu final and binding, putusan Mahkamah Agung itu inkracht, berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Karena itu, pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo dan menyatakan akan fight melalui PTUN serta PK, itu adalah sikap yang sangat kita sayangkan,” ujar Denny dalam jumpa pers virtual yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Denny, Gibran telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi karena seharusnya menghormati putusan MK dan MA terkait ijazahnya. “Bayangkan seorang Wakil Presiden, RI-2 membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah. Saya pernah mengatakan, jika tidak menghormati putusan MK dan MA, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi, constitutional disobedience,” tegasnya.
Ia menambahkan, tindakan Gibran tersebut memberikan contoh buruk dari kacamata konstitusi dan etika bernegara. “Seharusnya begitu ada putusan MK yang sudah final and binding, serta putusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, patuh, dan kemudian menyatakan diri berhenti,” kata Denny.
Denny menilai upaya Gibran untuk membawa urusan ijazahnya ke PTUN sebagai bentuk perlawanan yang keliru. Ia mengungkapkan bahwa salinan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah diperoleh, di mana surat keterangan tersebut dinyatakan batal dan kementerian diminta mencabutnya. “Di PTUN, hari ini kita sudah mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat keterangannya dinyatakan batal, kemudian kementerian juga diminta untuk mencabutnya,” jelas Denny.
Denny menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi langkah hukum Gibran di PTUN. Ia sendiri bertindak sebagai kuasa hukum Mercy Sihombing yang mengajukan gugatan terkait dokumen ijazah Gibran di PTUN. “Kami akan mempertimbangkan langkah kami selanjutnya. Jika memang diperlukan, terpaksa kami hadir di persidangan untuk mempertahankan kehormatan MK dan MA yang coba direndahkan lewat persidangan di PTUN,” tuturnya.
Lebih lanjut, Denny berencana berkoordinasi dengan penggugat ijazah Gibran di MA, Subhan Pala, untuk segera mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mencabut Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran. “Kami nanti akan berkoordinasi dengan salah satu pemohon juga, Bapak Subhan Pala sebagai penggugat, untuk segera menindaklanjuti dengan berkirim surat ke Kemendikdasmen untuk meminta pencabutan segera dilakukan. Jika tidak, sebenarnya ada konsekuensinya,” ucapnya.
Denny juga mempertanyakan rencana Gibran mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. Menurutnya, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PK karena bukan pihak dalam perkara tersebut. “Saudara Gibran tidak punya legal standing karena bukan pihak dalam perkara itu. Ingat, penggugatnya adalah Pak Subhan Pala dan tergugatnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga Saudara Gibran tidak bisa melakukan PK. Saya memahami dari pernyataan Pak Menko (Yusril Ihza Mahendra) kementerian akan mencabut objek gugatan surat keterangan tersebut, kita tunggu ini,” jelasnya.
Denny memaparkan bahwa Kemendikdasmen sendiri tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan PK. Hal ini mengacu pada putusan MK terkait pengujian undang-undang yang menegaskan bahwa PK tidak bisa dilakukan atas putusan PTUN oleh Badan Tata Usaha Negara. “Ada putusan MK terkait pengujian undang-undang yang pada dasarnya menegaskan bahwa PK tidak bisa dilakukan atas putusan PTUN oleh Badan Tata Usaha Negara. Kementerian adalah Badan Tata Usaha Negara. Berdasarkan putusan MK, maka dengan tegas dan jelas Kementerian Pendidikan tidak bisa melakukan peninjauan kembali,” terangnya.
Denny menyoroti pemahaman hukum Gibran sebagai Wapres. Ia berpendapat bahwa pejabat publik setingkat wakil kepala negara seharusnya memahami kaidah hukum dan konstitusi. “Hal-hal semacam ini semestinya dipahami oleh seorang Wakil Presiden jika dia mengerti hukum dan konstitusi. Mengapa kemudian menggunakan kata-kata fight atau melawan lewat PTUN dan hendak mengajukan PK? Ini semakin mengonfirmasi bahwa Saudara Gibran tidak layak menjadi Wakil Presiden, tidak punya pemahaman serta kapasitas yang diperlukan untuk mengetahui bahwa langkah ke PTUN adalah langkah yang salah, dan membawanya ke MA melalui PK adalah keliru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menanggapi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik ijazahnya. Gibran menegaskan tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. “Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah ia anggap seperti orang tua sendiri yang memberikan arahan dan masukan. “Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Gibran menyatakan akan terus berjuang di jalur hukum melalui PTUN dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan PK atas putusan MA. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja,” kata Gibran.
Komentar