Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan menghormati langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya. Meski demikian, Saan menegaskan bahwa upaya tersebut tidak menghalangi anggota dewan untuk melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mengenai nasib Gibran.
“Ya, kita kita hormati ya, hormati hak seseorang ya untuk mencari apa keadilan ya. Misalnya Mas Gibran mau mencari berupaya dulu misalnya apa menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” ujar Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (10/11/2026).
Saan menilai tidak ada masalah jika kedua proses tersebut berjalan bersamaan. Ia mempersilakan anggota DPR untuk melanjutkan hak-hak konstitusional mereka. “Iya nggak ada masalah kan, jadi pimpinan nanti, pada prinsipnya, pimpinan pertama menunggu karena itu adalah hak konstitusional dari para anggota untuk menyampaikan mengusulkan haknya, baik lewat HMP, interpelasi, dan lain-lain ya. Itu kita tunggu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Saan memastikan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti setiap usulan HMP yang diajukan oleh anggota dewan, asalkan memenuhi syarat yang berlaku. “Kalau misalnya besok atau kapan apa apa dari anggota ada yang mengusulkan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan HMP, tentu nanti pimpinan akan apa ditindaklanjuti karena semua surat yang masuk pimpinan itu pasti ditindaklanjuti ya. Tapi keputusannya seperti apa nanti kita lihat,” tuturnya.
Ia kembali menekankan bahwa upaya Gibran di PTUN dan hak menyatakan pendapat di DPR dapat berjalan beriringan karena keduanya memiliki dasar yang kuat. “Kan kita juga pasti juga para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan. Ini kan sama-sama memiliki dasar yang satu. Kan hanya ingin menguji saja soal keabsahannya. Bahwa apa tentu apa ketika seseorang dinyatakan ijazahnya atau apa tidak sesuai kan pasti ingin apa melakukan upaya apa ya, mencari atau pembelaan dan itu kan hal yang wajar saja, hal yang biasa saja,” ungkap Saan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima Gibran di Jakarta untuk membahas polemik ijazah tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan banyak saran dalam pertemuan tersebut. “Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” ucap Prasetyo Hadi.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di PTUN. “Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo.
Komentar