JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA yang dimiliki Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini menegaskan tidak adanya bukti Gibran memiliki ijazah setingkat SMA dari luar negeri.
Keputusan tersebut tertuang dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Selasa (10/11/2026). MA menilai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah keliru dalam menerapkan hukum saat menangani gugatan yang diajukan oleh Subhan. MA menekankan bahwa PTUN memiliki kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan dampak pelanggaran administrasi.
Menurut MA, pelanggaran administrasi yang terjadi tidak hanya menyangkut kepentingan kontestan Pemilihan Presiden, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. MA merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah SMA Gibran sebagai dasar penerbitan suket penyetaraan.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan, “Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.”
MA berpendapat bahwa proses penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum negara lain tanpa didukung ijazah merupakan tindakan yang tidak cermat. Hal ini dapat mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Atas dasar pertimbangan tersebut, MA mengabulkan gugatan Subhan yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
MA lebih lanjut menyatakan, “Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal.”
Komentar