Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa putusan dua lembaga peradilan negara terkait ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menambahkan, “Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final.”
Yusril menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kedua putusan tersebut. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena tidak berstatus sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut. “Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” jelas Yusril.
Di samping itu, Yusril menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi perintah dari Mahkamah Agung (MA). “Dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” katanya.
Meskipun demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh dalam membuktikan keabsahan ijazah SMA. “Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden Apakah yang akan beliau tempuh,” ujar Yusril.
Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi. Namun, Gibran disebut memohon waktu kepada Presiden Prabowo agar lebih dulu dapat membuktikan keabsahan ijazahnya. Mensesneg Prasetyo menyampaikan, “Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-absahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara.”
Komentar