JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memaparkan mekanisme terkait pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota dewan jika muncul usulan menyangkut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR akan menunggu selama satu hingga dua hari ke depan untuk melihat apakah ada usulan resmi dari para anggota.
“Kita lihat saja perjalanannya. Kita lihat besok apa 1 hingga 2 hari ke depan dari para anggota apakah sudah mau mengirimkan atau tidak ke pimpinan terkait usulannya,” ujar Saan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Setelah menerima usulan, pimpinan DPR akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan pengajuan tersebut memenuhi syarat. Salah satu aspek krusial yang akan diperiksa adalah argumentasi yang diajukan oleh para pengusul.
“Apakah memang sudah memenuhi syarat dan sebagainya? Pasti nanti apa pimpinan akan pelajari ya, akan kaji semua pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul apa mengusulkan yang namanya Hak Menyatakan Pendapat. Itu kan kita akan lihat argumentasinya, akan lihat dasar-dasar hukumnya dan sebagainya,” jelas Saan.
Selain argumentasi, pimpinan DPR juga akan meneliti persyaratan formal lainnya, termasuk jumlah anggota yang mengusulkan dan sebaran fraksi mereka.
“Dan yang kedua tentu kita juga akan lihat soal persyaratannya. Apakah memenuhi syarat dari soal apa keanggotaan untuk mengusulkan jumlahnya memenuhi syarat atau tidak? Yang kedua sebaran fraksinya seperti apa? Itu semua akan kita apa akan kita kaji oleh pimpinan,” tambahnya.
Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi setelah kajian, usulan HMP tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan (rapim) DPR. Selanjutnya, usulan itu akan diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dibahas lebih lanjut.
“Nanti ketika itu memenuhi semua hasil kajiannya nanti kita akan bawa ke rapim dan tentu nanti diteruskan ke Bamus. Nanti tergantung rapim dan Bamus menyikapi kalau memang ada usulan dari para anggota untuk mengusulkan HMP,” pungkas Saan.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI telah menunjukkan dukungan dengan menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Hingga kini, tercatat sudah ada sekitar 50 anggota DPR yang memberikan tanda tangan.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” ujar anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, saat dimintai konfirmasi pada Selasa (10/11). Mardani Ali Sera juga mengonfirmasi bahwa surat usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR.
“Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” tegasnya.
Komentar