JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, memaparkan mekanisme konstitusional yang akan ditempuh apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. Menurut Yusril, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan segera menyurati Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Proses ini akan diawali dengan surat pengunduran diri dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR. Setelah menerima surat tersebut, MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selanjutnya, MPR akan mengadakan pemilihan calon Wakil Presiden baru dalam kurun waktu 60 hari sejak menerima surat pengajuan dari Presiden Prabowo. “MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” jelasnya.
Terkait langkah Gibran yang berencana membuktikan keabsahan surat keterangan ijazah SMA miliknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Yusril menilai hal tersebut sudah tidak relevan. “Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi. Namun, Gibran memohon waktu agar dapat terlebih dahulu membuktikan keabsahan ijazahnya.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Mensesneg Prasetyo di Istana.
Komentar