JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi pernyataan mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya dan telah menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Doli berpendapat bahwa permintaan pengunduran diri tersebut seharusnya disampaikan secara langsung kepada publik.
“Ya kita kan belum bisa memastikan soal begini ya. Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri,” ujar Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Doli menjelaskan bahwa secara konstitusi, pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak ditujukan kepada Presiden, karena Presiden tidak memiliki hak untuk menerima atau menolaknya.
“Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal Wakil Presiden itu diserahkan ke Presiden dan Presiden yang kemudian menyetujui, kan nggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu,” ucapnya.
Sebaliknya, Doli menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk menyikapi pengunduran diri Gibran jika sudah dinyatakan secara resmi. Proses mundurnya seorang Wakil Presiden nantinya akan ditangani oleh DPR.
“Nah justru kalau ya kalau nih, kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi ya, tentang pengunduran diri,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas polemik ijazah Gibran pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” ucap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon waktu kepada Presiden Prabowo untuk diberikan kesempatan membuktikan dokumen-dokumen terkait polemik ijazahnya yang dinilai sah.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo.
Komentar