News
DPR Diminta Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Atas Polemik Gibran
Partai Golkar mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat DPR terkait polemik Gibran Rakabuming Raka, menyusul putusan Mahkamah Agung soal ijazah.
Partai Golkar mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat DPR terkait polemik Gibran Rakabuming Raka, menyusul putusan Mahkamah Agung soal ijazah.
Partai Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menjelaskan dua opsi konstitusional yang mungkin dihadapi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik ijazah.
Partai Golkar membantah keras beredarnya poster Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mengatasnamakan penyelamatan partai dari "Gank Solo".