Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki dua kemungkinan opsi konstitusional terkait polemik ijazah yang sedang berlangsung. Opsi tersebut adalah pengunduran diri atau proses pemakzulan, yang keputusannya akan bergantung pada para fraksi partai politik di DPR.
“Dua-dua sangat dimungkinkan, gitu loh. Sangat dimungkinkan secara konstitusional karena itu diatur dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita,” ujar Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Doli menjelaskan bahwa mekanisme pergantian wakil presiden telah diatur dalam konstitusi dengan empat syarat, termasuk diberhentikan atau tidak memenuhi syarat. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa Wakil Presiden saat ini tidak lagi memenuhi syarat, berdasarkan interpretasinya.
“Kalau kemudian prosesnya berjalan, dianggap ini menjadi kesimpulan institusi, menjadi hak menyatakan pendapat DPR, ya prosesnya udah masuk ke 7A, 7B, 7C (UUD 1945), Proses pemberhentian Presiden dan Wakil dan dan atau Wakil Presiden,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah. Namun, proses tersebut baru akan dibahas secara resmi setelah masa reses DPR berakhir.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco menambahkan bahwa DPR telah menerima banyak masukan dari berbagai pihak terkait polemik Gibran ini. Masa reses DPR sendiri akan berakhir pada Selasa (10/11/2026).
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” sebutnya.
Ia menyatakan bahwa proses lanjutan akan dapat berjalan setelah pembukaan masa sidang pada hari Selasa. DPR masih menunggu salinan resmi putusan MA mengenai suket ijazah Gibran.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” jelas Dasco.
“Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tutupnya.
Komentar