Partai NasDem menyatakan bahwa setiap langkah terkait polemik status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dijalankan sesuai dengan koridor konstitusi. Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyampaikan bahwa opsi Gibran untuk mengundurkan diri atau digantikan merupakan pilihan yang baik, namun yang terpenting adalah prosesnya harus sesuai dengan konstitusi.
“Keduanya bagus (mundur atau digantikan) yang jelas diproses sesuai konstitusi,” ujar Hermawi Taslim dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
NasDem menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ada memang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut melalui proses yang konstitusional. Partai besutan Surya Paloh ini menyatakan akan mendukung opsi manapun yang sejalan dengan konstitusi.
“Ya, terserah Gibran, yang jelas putusan MA dan MK harus diproses lebih lanjut sesuai dengan konstitusi. NasDem mendukung proses yang konstitusional,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah pasca masa reses DPR. Ia menyebutkan bahwa saat ini prosesnya masih dalam tahap pembahasan informal di antara fraksi-fraksi di DPR.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco menambahkan bahwa telah banyak masukan yang diterima dari berbagai pihak terkait polemik yang menyangkut Gibran. Masa reses DPR sendiri dijadwalkan akan berakhir pada hari esok.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ungkapnya.
Dasco menjelaskan bahwa setelah pembukaan masa sidang yang akan berlangsung besok, proses-proses yang diperlukan dapat segera berjalan. DPR saat ini masih menantikan salinan resmi dari putusan MA terkait suket ijazah Gibran.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” jelas Dasco.
“Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tutupnya.
Komentar