Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terkait status pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kewenangan ini, menurutnya, dapat diaktifkan pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden dianggap tidak sah.
“Ya kalau posisi sekarang itu, pascaputusan MA, putusan MA itu kan menugaskan, bisa dianggap meminta DPR, untuk melakukan hak menyatakan pendapat,” ujar Sarmuji kepada wartawan pada Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan bahwa dasar penggunaan hak menyatakan pendapat ini adalah karena surat keterangan yang dipakai untuk pencalonan dianggap tidak sah sebagai pengganti ijazah SMA.
Menurut Sarmuji, persoalan ini kini sepenuhnya berada di tangan DPR. Ia menambahkan bahwa DPR berpotensi menyatakan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut. “Dari situ saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa arahnya itu bolanya itu sekarang ada di DPR dan DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah memastikan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait suket ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah. Namun, ia menyebutkan bahwa proses tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan informal antarfraksi di DPR.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menambahkan bahwa DPR telah menerima banyak masukan dari berbagai pihak terkait polemik ini.
Dasco menyebutkan bahwa masa reses DPR akan berakhir besok, dan setelah pembukaan masa sidang, proses-proses yang ada dapat segera berjalan. DPR sendiri masih menunggu salinan resmi dari putusan MA terkait suket ijazah Gibran sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut.
Komentar