Junaedi Saibih telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut pemulihan nama baik dan ganti rugi sebesar Rp 100,2 miliar. Gugatan ini diajukan setelah dirinya divonis bebas dalam kasus dugaan perintangan penyidikan.
Menurut Junaedi, dirinya mengalami kerugian akibat kasus yang disangkakan dan didakwakan kepadanya. Ia menyatakan bahwa meskipun putusan bebas secara tertulis telah memulihkan nama baiknya, ia menginginkan tindakan yang lebih konkret. “Saya minta ada tindakan konkret terkait dengan pemulihan tersebut, yang mana di dalam Undang-Undang PDP 2022 itu ada yang namanya adalah right to be forgotten ya, yang ada dalam pertimbangan putusan,” ujar Junaedi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Junaedi meminta agar Kejaksaan Agung memerintahkan penghapusan pemberitaan yang terkait dengan kasus yang menjeratnya, mengingat putusan bebas yang telah dijatuhkan. Ia mengaku telah menyusun daftar pemberitaan yang menurutnya sudah tidak relevan lagi. “Karena kan setelah putusnya putusan bebas ini, maka pemberitaan berkaitan dengan perkara saya sebelumnya itu menjadi apa? Menjadi irrelevan sehingga itu harus dihapus,” tuturnya.
Selain tuntutan pemulihan nama baik, Junaedi juga mengajukan gugatan ganti rugi materiil senilai Rp 288.445.872. Angka ini dihitung berdasarkan penghasilan yang seharusnya ia peroleh selama periode penahanan hingga bebas. “Perhitungan dari penghasilan gaji yang biasa saya terima dari UI, itu ada tiap bulannya lalu kita hitung menjadi rata-rata per bulannya itu, lalu kita kalikan kita hitung dengan apa perolehan yang selama saya berada dalam tahanan kurang lebih 11 bulan. Jadi itu nilainya segitu,” jelasnya.
Untuk gugatan ganti rugi imateriel, Junaedi mengajukan sebesar Rp 100 miliar. Sidang perdana gugatan praperadilan ini dijadwalkan akan digelar pada Selasa (24/11). “Biar pengadilan melakukan penilaian, Rp 100 miliar,” katanya.
Gugatan praperadilan ini diajukan oleh Junaedi Saibih dengan termohon I adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan termohon II adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu).
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Kejagung terhadap vonis bebas tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan di tiga perkara korupsi. Ketiga terdakwa tersebut adalah Tian Bahtiar, Adhiya Muzakki, dan Junaedi Saibih.
“Amar putusan: Tolak. Tolak kasasi Penuntut Umum,” demikian tertulis dalam laman direktori putusan perkara Mahkamah Agung yang dilihat, Jumat (14/8). Kasasi untuk Tian, Adhiya, dan Junaedi diputus pada Rabu (12/8) oleh ketua majelis hakim Jupriyadi dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah.
Junaedi Saibih sendiri berprofesi sebagai advokat, Adhiya Muzzaki adalah seorang buzzer, dan Tian Bahtiar menjabat sebagai Direktur JakTV. Ketiganya diproses hukum karena diduga oleh jaksa telah melakukan perintangan penyidikan pada tiga perkara korupsi, namun dakwaan tersebut tidak terbukti sehingga mereka divonis bebas.
Komentar