JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menyikapi polemik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Doli, dua hak lain yang dimiliki DPR, yakni hak interpelasi dan hak angket, dinilai tidak relevan untuk kasus ini.
“Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Anggota Komisi II DPR ini mengungkapkan bahwa telah terjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain di DPR mengenai polemik Gibran. Doli menyatakan bahwa komunikasi tersebut mencermati aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Saya sudah dihubungi oleh beberapa teman-teman dari fraksi yang lain. Kita sudah komunikasi. Hari ini juga mungkin kita akan tindak lanjuti komunikasi itu. Intinya dari hasil komunikasi yang selama ini saya dapatkan, kita betul-betul sangat mencermati aspirasi dari publik,” jelasnya.
Doli menambahkan bahwa komunikasi lanjutan akan segera dilakukan dalam satu hingga dua hari ke depan, dengan harapan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.
“Makanya dari komunikasi kita selama ini, mungkin hari-hari inilah ya, 1-2 hari ini kita akan apa namanya, lanjutkan komunikasi yang selama ini kita apa lakukan. Ya mudah-mudahan ada kesimpulan dalam pertemuan itu nanti,” tambahnya.
Ia menyebutkan respons awal dari partai lain terkait usulan hak menyatakan pendapat DPR ini cenderung positif. Namun, Doli belum dapat menyimpulkan secara pasti mengenai sikap akhir partai-partai tersebut terhadap polemik Gibran.
“Rasa-rasanya sih responsnya positif, ya, gitu ya. Saya nggak bisa, kan itu kan gini, sekali lagi mengatakan hak-hak yang diatur dalam konstitusi itu, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, itu hak anggota loh, ya,” sebutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Penindakanlanjutan tersebut akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir.
Dasco menjelaskan bahwa saat ini prosesnya masih dalam tahap pembahasan informal antarfraksi. Ia menyebutkan bahwa beberapa pihak, termasuk organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi, telah menyampaikan aspirasi terkait masalah ini.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Dasco menambahkan bahwa dinamika yang ada telah memunculkan banyak masukan. Masa reses DPR dijadwalkan akan berakhir besok.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” sebutnya.
Ia memastikan bahwa setelah pembukaan masa sidang besok, proses-proses yang ada dapat berjalan. DPR juga masih menunggu salinan resmi putusan MA terkait suket ijazah Gibran.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” jelasnya.
“Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tutup Dasco.
Komentar