Jakarta – Sejumlah elemen massa dijadwalkan akan menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat pengguna jalan diimbau untuk menghindari area tersebut dan mencari rute alternatif.
Kepala Subdirektorat Patroli Jalan Raya (PJR) Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Budi Hermanto, melalui keterangan tertulis TMC Polda Metro Jaya, Senin (9/11/2026), menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas secara situasional dimungkinkan untuk diterapkan di lokasi aksi. “Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan tersebut, menggunakan rute alternatif, serta menyesuaikan waktu perjalanan,” ujar keterangan tersebut.
Budi Hermanto menambahkan bahwa petugas telah menyiapkan kantong parkir di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang tersebar di sejumlah titik. Ia juga menyebutkan bahwa hingga kini sudah ada sejumlah massa yang melampirkan pemberitahuan akan melakukan aksi pada hari esok.
“Nanti akan kami update apakah malam ataupun besok pagi, termasuk pola-pola pengamanan yang akan disampaikan, berapa pengamanan personel, dan berapa titik aksi termasuk tentang penanganan arus lalu lintas,” jelas Budi.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak seluruh warga negara yang dilindungi konstitusi. Oleh karena itu, Budi mengimbau semua massa aksi untuk dapat melaksanakan penyampaian pendapat dengan tertib dan saling menghormati.
“Kita juga berharap dalam penyampaian aspirasi peserta aksi penyampaian juga bertoleransi, memikirkan masyarakat yang lain sekitarnya. Kita juga melakukan pengelolaan tentang arus lalu lintas, kita juga sama-sama menjaga fasilitas umum dan seluruh masyarakat,” tutur Budi.
Ia menekankan bahwa keselamatan seluruh masyarakat, termasuk para jurnalis, menjadi prioritas utama bagi Polda Metro Jaya dalam melakukan pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat. “Dan yang paling utama, kegiatan masyarakat seluruh warga negara termasuk teman-teman jurnalis, keselamatannya menjadi prioritas utama bagi Polda Metro Jaya dalam melakukan pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat,” pungkasnya.
Komentar