Massa Tuntut Gibran Keluar dari Istana Wapres, DPR Akan Bahas Putusan MA

Aliansi massa mendatangi Istana Wapres menuntut Gibran Rakabuming Raka mundur. DPR memastikan akan menindaklanjuti putusan MA terkait status ijazah Gibran.

Massa Tuntut Gibran Keluar dari Istana Wapres, DPR Akan Bahas Putusan MA
Foto: Aliansi massa mendatangi Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Jakpus). Massa mendesak Wapres Gibran Rakabuming Raka keluar dari Istana Wapres (dok.detikcom)

Jakarta – Sejumlah massa yang mengatasnamakan aliansi rakyat mendatangi Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026) siang. Kedatangan mereka bertujuan untuk mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar segera meninggalkan Istana.

Massa tiba sekitar pukul 14.12 WIB, sebagian berjalan kaki dan sebagian lagi menggunakan mobil komando. Mereka membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar Gibran keluar dari Istana Wapres dan juga tuntutan agar Gibran dimakzulkan.

Salah satu orator dari mobil komando menyatakan, “Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi.” Tuntutan massa ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut tidak menemukan bukti ijazah penyetaraan SMA Gibran, serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA Gibran tidak sah.

“Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres,” ujar orator tersebut.

Massa mendesak Gibran untuk mengundurkan diri atau dimakzulkan, serta segera keluar dari Istana Wapres. “Kalau kalian punya malu, kalau kalian punya muka, segera keluar dari Istana Wapres karena ini tuntutan rakyat, milik rakyat,” imbuh orator.

Situasi di depan Istana Wapres dijaga ketat oleh personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan petugas kepolisian yang membentuk barikade untuk menahan massa.

Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah memastikan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah. Hal ini akan dibahas setelah masa reses DPR berakhir. Dasco menyebutkan bahwa proses tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan informal antar fraksi di DPR.

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

Dasco menambahkan bahwa DPR telah menerima banyak masukan dari berbagai pihak terkait polemik mengenai Wakil Presiden Gibran. Masa reses DPR sendiri dijadwalkan akan berakhir pada hari esok. “Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” sebutnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *