Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penggeledahan di enam lokasi berbeda terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan pemilik manfaat PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), Arif Kurniawan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan di kurang lebih enam tempat. “Penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat,” ujar Anang di Gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Adapun enam perusahaan yang digeledah meliputi kantor PT AMI di Kendari, kantor PT AMI di lokasi tambang di Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, kantor PT AMI di Kendari, kantor PT AMI di Buton Tengah, dan kantor PT AMID di Buton Tengah.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025. “Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025,” ungkap Anang.
Anang menjelaskan bahwa PT BSJ diduga telah melanggar ketentuan izin pengoperasian pertambangan. Meskipun izin perusahaan tersebut telah berakhir pada tahun 2014, PT BSJ tetap melakukan aktivitas pertambangan hingga tahun 2025. “PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” jelas Anang.
Lebih lanjut, Anang menyebutkan bahwa PT BSJ dikelola oleh Arif Kurniawan, yang merupakan salah satu pemilik manfaat dalam perusahaan tersebut. “Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan,” tuturnya.
Nama Arif Kurniawan mencuat setelah Kejagung mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel di Sultra periode 2013-2025. Kejagung juga mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa dalam proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan tersebut diduga memberikan suap untuk mempermudah administrasi. “Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful Bahri Siregar dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Saiful menambahkan bahwa aliran suap tersebut diduga berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang hingga pengawasan distribusi nikel. “Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan,” jelasnya.
Komentar