Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mulai mengungkap peran Arief Kurniawan (AK) dalam dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025. Kejagung menyatakan bahwa Arief merupakan beneficial owner (BO) atau pemilik manfaat dari PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.
“(AK) salah satu owner (PT BSJ) yang memperoleh keuntungan,” ungkap Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Anang menjelaskan bahwa Arief Kurniawan diduga tidak hanya sebagai BO dari PT BSJ, tetapi juga sejumlah perusahaan lain yang telah digeledah oleh Kejagung dalam perkara ini. Namun, Anang menambahkan bahwa penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait hal tersebut. “Sementara ini masih dalam proses pendalaman dari hasil penggeledahan itu, yang diduga terafiliasi dengan AK. Jadi tidak hanya ini ya,” jelas Anang.
Enam Perusahaan Digeledah
Penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan di sejumlah perusahaan terkait kasus ini. Total ada enam perusahaan yang digeledah.
- Kantor PT AMI di daerah Kendari
- Kantor PT AMI di lokasi tambang di daerah Konawe Utara
- Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara
- Kantor PT AMI di Kota Kendari
- Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah
- Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah
Dalam kasus ini, PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Perusahaan tersebut diduga melanggar ketentuan izin pengoperasian pertambangan. Izin PT BSJ telah berakhir pada 2014, namun perusahaan tersebut tetap melanjutkan aktivitas pertambangan hingga 2025.
Anang kembali menegaskan bahwa PT BSJ dikelola oleh Arief Kurniawan selaku pemilik manfaat, meskipun ia belum merinci kerugian negara yang timbul akibat perkara ini. “Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan,” tuturnya.
PT BSJ dalam kasus ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dugaan pelanggaran meliputi Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor (primer), Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP (subsider), Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Dugaan Suap ke Oknum Penyelenggara Negara
Kejagung RI juga tengah mengusut dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara. “Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Saiful menjelaskan bahwa aliran suap tersebut diduga berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang hingga pengawasan distribusi nikel. “Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan,” jelasnya.
Komentar