JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi. Langkah ini diambil terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung selama periode 2013 hingga 2025.
Penetapan tersangka korporasi ini diumumkan oleh Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026). Menurut Anang, PT BSJ diduga melanggar ketentuan terkait izin pengoperasian pertambangan. Perusahaan tersebut diketahui tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun izin operasinya telah berakhir pada tahun 2014.
Anang menjelaskan bahwa PT BSJ dikelola oleh Arif Kurniawan, yang disebut sebagai salah satu pemilik manfaat dan memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut. Aktivitas penambangan terus berjalan hingga tahun 2025, padahal izin seharusnya sudah habis sejak 2014.
Sebelumnya, Kejagung telah mengusut dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025 yang diduga melibatkan sosok bernama Arif Kurniawan. Penyelidikan juga mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa suap tersebut diduga diberikan untuk mempermudah berbagai proses, mulai dari pengurusan izin administrasi, kegiatan produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.
Saiful menjelaskan bahwa pemberian suap tersebut berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang serta pengawasan distribusi nikel. “Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” ujar Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/11).
Komentar