Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di enam lokasi berbeda di wilayah Jakarta dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari serangkaian tindakan tersebut, penyidik berhasil menyita uang tunai senilai Rp 11,7 miliar serta sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan pada Kamis, 5 November 2026, oleh tim penyidik bersama tim digital forensik. “Dari penggeledahan yang dilakukan, telah ditemukan beberapa barang bukti berupa dokumen dan sejumlah uang, dari dua tempat ada sejumlah uang. Tempat pertama Rp 11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp 595 juta rupiah. Serta beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV,” ungkap Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Dugaan tindak pidana ini diduga berlangsung sejak tahun 2013 hingga 2025. Penyelidikan difokuskan pada sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, yaitu PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Seluruh kegiatan operasional tambang tersebut diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan yang bertindak sebagai pemilik manfaat (beneficial owner).
Salah satu temuan krusial penyidik adalah adanya manipulasi terkait izin tambang. Saiful memaparkan bahwa izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA seharusnya sudah berakhir pada tahun 2015. Namun, kedua perusahaan tersebut justru diberikan status penghentian sementara (suspend) secara melawan hukum. “Bahwa salah satu fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan ini, PT BSC dan PT KAA izin usaha produksi pertambangannya berakhir tahun 2015. Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, korporasi-korporasi yang berada di bawah kendali Arif Kurniawan diduga kuat telah melakukan penyuapan kepada pejabat negara. Tindakan ini diduga bertujuan untuk mempermudah segala proses administrasi dan perizinan tambang. “Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” tambah Saiful.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 38 orang saksi untuk mengumpulkan keterangan terkait peran Arif Kurniawan sebagai pengendali kegiatan. “Pada saat ini fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi. Bahwa ada kaitan dan memang pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK,” imbuh Saiful.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga telah melakukan penertiban dan penguasaan kembali kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan. Kendati demikian, keberadaan Arif Kurniawan saat ini belum diketahui. Berdasarkan penelusuran penyidik bekerja sama dengan pihak Imigrasi melalui data perlintasan, diduga kuat Arif Kurniawan sudah berada di luar negeri.
Adapun enam lokasi penggeledahan yang dilakukan penyidik meliputi:
- Rumah yang beralamat di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan;
- Kantor PT BSJ yang berlokasi di APL Tower Central Park;
- Kantor PT KAA yang berlokasi di APL Tower Central Park;
- Kantor PT DAA yang berlokasi di APL Tower Central Park;
- Kantor PT DDR yang berlokasi di Mid Plaza Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat;
- Kantor PT DDR yang berlokasi di SCBD di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat.
Komentar