JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto kini mengarah pada tindak pidana makar. Ia memaparkan alasan di balik klasifikasi tersebut.
Yusril menjelaskan, pada awalnya kasus ini dijerat dengan pasal-pasal mengenai penyadapan dan intersepsi. Namun, untuk menetapkan adanya unsur makar, diperlukan bukti yang kuat. “Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Perbedaan mendasar dalam kasus ini, menurut Yusril, adalah objek penyadapan yang bukan merupakan orang biasa, melainkan Presiden. Ia menekankan bahwa penyadapan terhadap Presiden memiliki bobot yang berbeda. “Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tidak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa,” jelasnya.
Oleh karena itu, Yusril menegaskan pentingnya aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan makar ini. Pengusutan tersebut bertujuan untuk memastikan apakah ada unsur penyadapan yang dilakukan dengan maksud melumpuhkan Presiden atau menghalanginya dalam menjalankan tugas. “Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden maupun tingkat pemerintahan, itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan,” tambahnya.
Mengenai penanganan kasus ini, Yusril menyatakan bahwa pemerintah tidak membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Kepercayaan penuh diberikan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. “Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apapun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kepolisian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Penyadapan ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2025 hingga 2026. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Komentar