Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menyebut mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Syahganda menilai mustahil Prabowo menganjurkan langkah tersebut.
Syahganda merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra yang sebelumnya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran sudah bersifat final dan tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” ujar Syahganda kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, saran yang benar dari Presiden adalah yang diwakili oleh Yusril. Menurut Syahganda, apa yang disampaikan Yusril mencerminkan pandangan Prabowo. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran untuk menempuh jalur hukum melalui PTUN.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” jelas Syahganda.
Sebelumnya, Gibran mengaku akan berjuang di PTUN terkait polemik surat keterangan (suket) ijazah SMA miliknya. Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujar Gibran.
Terkait pernyataan Yusril yang diungkit oleh Syahganda, Yusril sebelumnya telah menjelaskan logika hukum mengenai perkara ijazah Gibran yang telah diputus oleh MK dan MA. Ia menegaskan bahwa putusan kedua lembaga peradilan tertinggi negara itu sudah bersifat final, sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11).
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” imbuhnya.
Yusril menambahkan, tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kedua putusan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” pungkas Yusril.
Komentar