JAKARTA – Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, menghadapi tuntutan pidana 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini terdakwa terbukti bersalah menerima gratifikasi.
Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026), jaksa menyatakan bahwa Budiman Bayu Prasojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan surat dakwaan.
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan. Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 300 juta, yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 100 hari.
Lebih lanjut, jaksa menuntut Budiman Bayu Prasojo membayar uang pengganti senilai Rp 653 juta. Apabila terdakwa tidak mampu melunasi uang pengganti tersebut, maka akan dikenakan pidana penjara pengganti selama 1 tahun.
Pertimbangan pemberatan tuntutan didasarkan pada perbuatan terdakwa yang dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatan Budiman Bayu Prasojo juga dianggap telah merusak citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Namun, terdapat pula pertimbangan yang meringankan tuntutan. Jaksa menyebutkan bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta bersikap kooperatif. Terdakwa dinilai telah menerangkan perbuatannya sendiri, orang lain, dan tindak pidana yang terjadi, serta berhasil mengungkap peran pelaku yang lebih tinggi.
Budiman Bayu Prasojo didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sebelumnya, Budiman Bayu Prasojo didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp 7,6 miliar. Gratifikasi tersebut diterima baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing.
Komentar