Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI, Anwar Sadad, yang seharusnya dilakukan pada Senin (9/11/2026). Anwar Sadad merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Anwar Sadad dan pemanggilan ulang akan dilakukan pada Senin (16/11) mendatang. “Penyidik sudah melakukan komunikasi dan penjadwalan ulang akan dilakukan untuk Senin (16/11) depan,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Anwar Sadad seharusnya diperiksa bersama tersangka lainnya, Bagus Wahyudiono (BGS), di Gedung KPK. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan tersebut. KPK berharap kedua tersangka tidak kembali mangkir dari panggilan penyidik. “Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan,” ucap Budi.
Menurut Budi, Anwar Sadad berhalangan hadir karena sedang menjalani masa reses sebagai anggota dewan. “Saudara AS (Anwar Sadad) karena memang sudah terjadwal untuk kegiatan reses,” jelasnya.
Sementara itu, tersangka Bagus Wahyudiono tidak dapat hadir karena alasan kesehatan. “Saudara BGS yang memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini,” kata Budi.
Budi menambahkan bahwa keterangan dari kedua orang tersebut sangat dibutuhkan oleh penyidik. KPK memandang dana hibah Pokmas sebagai salah satu area yang rawan terhadap potensi tindak pidana korupsi. “Paralel dengan itu, KPK juga memandang bahwa hibah pokmas itu juga menjadi salah satu area yang rawan terjadinya potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” kata dia.
Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022 ini, KPK telah menetapkan total 21 tersangka. Sejauh ini, baru tujuh tersangka yang telah ditahan. Penyelidikan terhadap satu tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi (KUS), dihentikan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.
Pihak KPK, melalui Taufik, menyatakan akan melakukan upaya paksa terhadap para tersangka yang tersisa dan berupaya menyelesaikan perkara ini hingga tahap penuntutan. “Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” jelas Taufik.
Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Dari total 21 tersangka, empat orang merupakan pihak penerima atau penyelenggara negara, sementara 17 orang lainnya adalah pihak pemberi, yang terdiri dari 15 pihak swasta dan 2 penyelenggara negara.
Komentar