Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR, Anwar Sadad, dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pemanggilan ini terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlangsung pada tahun anggaran 2019-2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait Pengurusan Dana Hibah tersebut dijadwalkan pada Senin (9/11/2026). Anwar Sadad ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan jabatannya sebelumnya sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Selain Anwar, KPK juga memanggil seorang pihak swasta bernama Bagus Wahyudyono.
Detail mengenai materi pemeriksaan terhadap Anwar Sadad dan Bagus Wahyudyono belum diungkapkan oleh KPK. Namun, kasus ini telah menjerat total 21 tersangka. Dari jumlah tersebut, tujuh tersangka telah dilakukan penahanan. Sementara itu, penyidikan terhadap satu tersangka, mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, dihentikan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.
Tujuh tersangka yang telah ditahan dalam kasus ini adalah Achmad Yahya (pihak swasta), M Fathullah (pihak swasta), Ra Wahid Ruslan (pihak swasta), Hasanuddin (anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 atau pihak swasta), Jodi Pradana Putra (pihak swasta), Sukar (mantan kepala desa), dan Wawan Kristiawan (pihak swasta).
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Berikut adalah rincian tersangka yang masih dalam proses hukum:
Tersangka Pemberi Suap
- Mahud, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024
- Fauzan Adima, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024
- Jon Junaidi, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024
- Ahmad Heriyadi, pihak swasta
- Ahmad Affandy, pihak swasta
- Abdul Motollib, pihak swasta dari Kabupaten Sampang
- Moch Mahrus, pihak swasta di Kabupaten Probolinggo (saat ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029)
- A Royan, pihak swasta dari Kabupaten Tulungagung
- Wawan Kristiawan, pihak swasta dari Kabupaten Tulungagung
- Sukar, mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung
- Ra Wahid Ruslan, pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan
- Mashudi, pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan
- M Fathullah, pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan
- Achmad Yahya, pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan
- Ahmad Jailani, pihak swasta dari Kabupaten Sumenep
- Hasanuddin, pihak swasta dari Kabupaten Gresik (saat ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029)
- Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Kabupaten Blitar
Tersangka Penerima
- Anwar Sadad (AS), Wakil Ketua DPRD Jatim
- Achmad Iskandar (AI), Wakil Ketua DPRD Jatim
- Bagus Wahyudiono (BGS), staf anggota DPRD Jatim atau pihak swasta
Komentar