KPK Dalami Pengurusan Izin HGB PT Bela Parahiyangan ke ATR/BPN

KPK memeriksa bos PT Bela Parahiyangan terkait proses pengurusan izin sertifikasi hak guna bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN.

KPK Dalami Pengurusan Izin HGB PT Bela Parahiyangan ke ATR/BPN
Foto: Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ryan Brasali, bos PT Bela Parahiyangan Investindo. Pemeriksaan ini mendalami proses pengurusan izin sertifikasi hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa saksi Ryan Brasali didalami keterangannya seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahiyangan. Penyidik juga turut menanyakan peran pihak lain yang turut mengurus sertifikat HGB milik PT Bela Parahiyangan Investindo ke Kementerian ATR/BPN.

Pemeriksaan terhadap Ryan Brasali bukan yang pertama. Sebelumnya, ia telah dipanggil KPK pada Jumat (6/11) dan Jumat (23/10). Pada pemeriksaan sebelumnya, Ryan diperiksa bersama empat saksi lainnya, termasuk Manajer Humas, Manajer Legal, Manajer Accounting, dan Direktur Utama PT Bela Parahiyangan Investindo.

KPK sebelumnya juga telah menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan di Kabupaten Bandung Barat terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen perpanjangan hak guna bangunan.

Penggeledahan dilakukan lantaran penyidik menduga PT Bela Parahiyangan memberikan sejumlah uang kepada oknum di Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan HGB. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara KPK.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka. Kasus ini tidak hanya terkait suap pengurusan HGB, tetapi juga dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurut juru bicara KPK, penerimaan lain yang diduga dilakukan oknum di Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya, termasuk rotasi, promosi, dan mutasi jabatan.

Delapan tersangka dalam kasus ini adalah:

  • Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN
  • Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
  • Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon
  • Arif Sugiyanto (ARF)
  • Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ)
  • Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta
  • Erwin (ERW)
  • Muhammad Fakhry (MF)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *