Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera bergerak cepat dalam mengusut dugaan pembocoran dokumen perkara suap terkait kasus pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurut Yudi, pengusutan ini seharusnya mudah bagi Dewas KPK. “KPK wajib untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga marwah dan integritas penanganan perkara, berdasarkan pengalaman saya, seharusnya mudah bagi dewas menelusuri ada atau tidaknya keterlibatan dua pegawai yang dispill oleh MAKI,” kata Yudi kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Yudi menekankan pentingnya pengusutan ini demi menjaga marwah lembaga antirasuah. Ia meminta Dewas KPK menuntaskan investigasi terhadap dugaan pembocor informasi yang telah disampaikan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). “Sebab walaupun Maki hanya menspill nama, tetapi di internal KPK sesama pegawai KPK saya duga sudah paham siapa pegawai tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yudi menyatakan bahwa jika terduga pembocor tidak terbukti bersalah, KPK juga harus memulihkan nama baik individu yang sempat disebut-sebut oleh MAKI. Ia mengingatkan seluruh pegawai KPK untuk selalu berpegang teguh pada kode etik dalam menjalankan tugas. “Sekaligus jika tidak benar, bisa membersihkan nama orang orang tersebut. Karena nama mereka kan sudah kesebar, walau inisial,” tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, telah mengungkap inisial dua pegawai KPK yang diduga membocorkan dokumen dan informasi penanganan perkara suap terkait kasus pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN kepada Arif Sugianto sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK dilakukan. Boyamin menyebut kedua oknum tersebut memiliki kedekatan dengan salah satu tersangka.
“Inisial nama-nama pembocor dokumen dan informasi penanganan dugaan korupsi ATR/BPN kepada Arif Sugianto sebelum OTT KPK,” kata Boyamin kepada wartawan pada Jumat (6/11). Kedua pegawai KPK terduga pelaku pembocoran dokumen itu berinisial TS dan MS. Boyamin menjelaskan bahwa kedua oknum tersebut berasal dari luar struktur internal KPK.
“Oknum tersebut: TS: pejabat Direktorat Penyelidikan KPK (pegawai KPK yang telah mundur dari lembaga lain). MS: personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK (berasal dari lembaga luar KPK),” ujar Boyamin. Ia menambahkan bahwa kedua pegawai KPK terduga pelaku pembocoran dokumen ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan berharap agar mereka segera dimintai keterangan.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Bogor. Kedelapan tersangka tersebut adalah Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon; Arif Sugiyanto (ARF); Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ); Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta; Erwin (ERW); dan Muhammad Fakhry (MF).
Komentar